Padang, Scientia – Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni turut prihatin atas kasus korupsi Mensos Juliari P. Batubara. Ia memgatakan ini juga harus dijadikan momentum optimalisasi transparansi bansos.
Menurutnya, hasil pengawasan Anggota Komite III DPD RI di 34 provinsi terhadap distribusi bansos, ditemukan kasus-kasus dugaan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Ketidaktepatan tersebut diduga akibat masalah transparansi, khususnya berkaitan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan sebagai basis data penerima manfaat.
Sylviana mengungkapkan ada 2 hal yang patut disesalkan. Pertama, korupsi bansos dilakukan oleh Mensos Juliari di tengah lumpuhnya kapasitas ekonomi-sosial masyarakat akibat pandemi. Kedua, korupsi bansos memiliki efek berbahaya bagi negara, khususnya menyangkut kepercayaan (publik) pada negara. Memulihkan kondisi tersebut tidak mudah sehingga perlu penegakan hukum yang tegas dan terukur.
“Selama ini, Komite III DPD RI memandang, sengkarut distribusi bansos dipicu pula oleh keterbatasan akses informasi. Ini harus dibenahi. Wajib dibangun sistem yang terpadu yang mampu memperkecil peluang korupsi,” ujar Sylviana, Selasa (8/12).
“Perlu dilakukan pembenahan transparansi di Kemensos. Pembenahan itu harus dimulai dari perluasan akses informasi yang melibatkan kontrol para pemangku kepentingan,” tutupnya.(pzv/rls)
Tinggalkan Balasan