Komunikasi & Kepastian Picu Tersendatnya Proyek Tol Padang-Pekanbaru

Padang, Scientia – Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan, salah satu penyebab utama lambatnya pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru adalah masalah komunikasi. Di beberapa titik, gejolak masyarakat masih terjadi sehingga membuat beberapa tahapan pembangunan tertunda.

“Kunci mengentaskan mangkraknya pembangunan jalan tol di Sumbar terutama soal pembebasan lahan masyarakat adalah komunikasi. Selagi komunikasi tidak timbal balik maka mangkrak tol Sumbar bisa menahun,” ujar HM Nurnas pada diskusi bulanan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di Hotel Grandzuri Padang, Kamis (25/2).

Pola komunikasi orang Sumbar, kata Nurnas, ada baiyo batido, diajak sato, bamusyawarah dan mufakat.

“Indak ado kusuik indak salasai, kalau orang minang itu diajak baiyo batido dan diikutkan dalam prosesnya. Jangan orang minang didikte atau disruh mancawan, bisa menimbulkan perlawanan dan antisipasi,” papar Nurnas mengingatkan.

Nurnas mengatakan, adalah tamparan keras bagi keegoan daerah ketika provinsi tetangga sudah punya tol sementara Sumbar tidak ada.

“Mestinya kalau soal ego daerah, harusnya Sumbar pertama punya tol di Sumatera ini,” ujar Nurnas.

Dalam forum yang sama, Dr Asrinaldi, Ketua Prodi S3 Study Kebijakan FISIP Unand mengatakan, pada dasarnya masyarakat tidak pernah menolak adanya proyek strategis nasional ini.

Menurut hasil survey yang ia lakukan dengan timnya, kendala terjadi karena sosialisasi tidak sampai pada masyarakat pemilik lahan sehingga timbul keraguan. Akhirnya menimbulkan polemik.

“Masyarakat merasa mereka menjadi alat pihak tertentu dalam proyek ini, karena sosialisasi tidak sampai langsung pada mereka,” tegas Asrinaldi.

Ditambahkannya, kalaupun ada informasi yang diberikan pada masyarakat, tidak sepenuhnya utuh, karena mereka tidak mengetahui berapa besaran ganti rugi, bahkan tidak mengetahui apa usaha lain setelah lahan mereka diserahkan untuk jalan tol.

Asrinaldi menekankan, agar pihak-pihak terkait juga melibatkan tokoh informal seperti walinagari, walijorong, ninik-mamak, dan lain sebagainya, untuk dapat melakukan komunikasi langsung pada masyarakat pemilik lahan, dengan menjelaskan besaran ganti rugi yang akan diterima, serta usaha apa nantinya akan diberikan pada mereka karena lahan pertanian sudah tidak ada.

“Pihak pengelola dan pelaksana jalan tol harus libatkan juga tokoh informal, dan jelaskan secara utuh pada masyarakat, bahkan pihak terkait juga harus menyediakan tempat usaha lain agar perekonomian masyarakat tetap berjalan, diataranya dengan menyediakan tempat usaha seperti test area dan lainnya,” tambah Asrinaldi.

Asrinaldi menegaskan, kalau hanya ganti rugi berupa uang yang didapat masyarakat tanpa memberi tempat usaha lain, maka kedepannya akan membuat masalah baru dalam perekonomian berkelanjutan masyarakat sekitar tol.

la juga berkeyakinan, tidak ada kendala jika komunikasi berjalan dengan baik, dan masyarakat tetap akan mendukung proyek strategis nasional, dengan ketentuan ada kejelasan dan kepastian pada masyarakat.

“Saya pastikan masyarakat tidak akan pernah menghambat proyek ini, mereka tetap mendukung asal mereka mendapat kepastian dan kejelasan,” tutup Asrinaldi. (rls)