Pimpin Rakor Kepala Daerah, Gubernur Sumbar Bahas 3 Hal Ini

Padang, Scientia – Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan walikota se Sumatera Barat, Jumat (26/2) pagi. Dalam rapat itu, Mahyeldi menitikberatkan 3 pokok pembahasan prioritas.

Tiga pokok pembahasan utama tersebut adalah penguatan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, proyeksi pembangunan jalan tol, serta stunting di Sumbar.

“Terkait penanganan Covid-19, pesan presiden yang juga disampaikan Kemendagri, kita harus lebih serius,” ujar Mahyeldi membuka rapat.

Sumbar, menurut Mahyeldi, diminta pemerintah pusat untuk mempersempit ruang penyebaran guna memudahkan pengendalian pandemi.

“Sejumlah program yang sudah ada selama ini seperti Nagari Tageh, Kongsi Covid, atau lainnya, itu sangat bagus sekali tinggal kita perkuat lagi, terutama disiplin prokes,” ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi melanjutkan, untuk program vaksinasi di Sumbar yang sebelumnya sempat anjlok ke rangking 25 di Indonesia, saat ini sudah memperlihatkan perbaikan. Data terbaru memperlihatkan cakupan pelaksanaan vaksin Sumbar telah mencapai 94,83 persen.

Gubernur mengapresiasi daerah dengan cakupan vaksinasinya yang sudah melebihi 100 persen.

“Alhamdulillah cakupan vaksinasi kita saat ini sudah mencapai 94,83 persen. Bahkan ada kabupaten kota yang nilainya di atas 100 persen. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bisa menjadi motivasi bagi daerah lainnya,” tambah Mahyeldi.

Daerah dengan cakupan vaksinasi mencapai 100 persen adalah Kabupaten Padang Pariaman 124 persen, Kabupaten Sijunjung 115 persen, Kota Pariaman 111 persen, Dharmasraya 102,8 persen, Kota Sawahlunto 104,62 persen, Kota Padang Panjang 104,5 persen, dan Kota Padang 102,96 persen.

Terkait progress pengerjaan Jalan Tol Sumbar-Riau yang terkesan lambat, Mahyeldi mendorong setiap bupati dan walikota untuk berkoordinasi dan bersinergi agar percepatan pembangunan dapat diwujudkan. Bahkan gubernur secara tegas mengajak, jika perlu perencanaan pembangunan Sumbar ke depan yang melibatkan kabupaten kota dituangkan dalam bentuk MoU. (pzv)