Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini menolak rencana pemerintah untuk impor beras dari luar negeri. Kamis, (11/3). [foto : ist]

Ketua PKB Sumbar : Impor Beras Harus Dibatalkan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini menolak rencana pemerintah untuk impor beras dari luar negeri. Kamis, (11/3). [foto : ist]
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini menolak rencana pemerintah untuk impor beras dari luar negeri. Jum’at Siang, (11/3). [foto : ist]
Jakarta, Scientia – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini menolak rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton tahun ini dan Ia meminta pemerintah membatalkannya. Ia menilai, perencanaan itu akan membunuh hasil panen petani lokal, dan membuat daya jual serta harga beras petani akan mengalami penurunan.

“Tidak hanya itu, namun akan lebih berdampak buruk lagi. Beras petani tidak akan terserap, apalagi saat ini akan masuk musim panen,” ujar Anggia yang juga merupakan Ketua DPW PKB Sumbar. Jumat Siang, (12/3) siang di Jakarta.

Menurutnya, momen musim panen periode masa tanam I (MT I) ini biasanya akan lebih banyak menghasilkan beras dari waktu normal. Meskipun, tidak semua tidak semuanya dalam kondisi baik.

Sangat mungkin, kata Anggi, curah hujan yang tinggi akan membuat kualitas beras jadi bagus. Sebab beras akan memiliki kandungan air yang lebih banyak. Jika dipaksakan, harga beras berkualitas ini bisa terkerek turun.

“Apapun alasan pemerintah, saya tetap menolak dan tidak masuk akal. Walaupun alasannya untuk menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stok di Bulog serta alasan Bansos. Itu masih bisa dioptimalkan dari hasil panen kita,” kata Anggia.

Politisi PKB ini berjanji akan meminta klarifikasi langsung Menteri Pertanian terkait rencana impor tersebut. Ia menggarisbawahi, lebih baik memanfaatkan potensi beras dalam negeri yang ada dulu, sembari terus memperkuat ikhtiar peningkatan produksi dalam negeri.

“Jika impor beras juga terkait dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan. Maka kami akan mendorong teman-teman di komisi lain agar ikut mengerem rencana ini,” sebutnya

“Sebelum terlambat, dan akan makin menyengsarakan petani kita, pemerintah harus membatalkan rencana kebijakan yang jelas-jelas tidak pro-rakyat ini,” tutup Anggia. (Frl)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *