Anggia Erma Rini : Pemerintah Harus Serius Atasi Deforestasi Manggrove

Jakarta, Scientia – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini menilai banyaknya bencana alam yang terjadi beberapa bulan belakangan ini disebabkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi deforestasi manggrove. Program penanaman hutan bakau setiap tahun pun tidak memperlihatkan dampak nyata mengatasi bencana alam.

“Buktinya, kerusakan hutan mangrove kita tercatat sebagai yang tercepat dan terluas di dunia. Padahal tiap tahun menanam mangrove,” kata Anggia di Jakarta. Rabu, (17/3)

Menurutnya, peningkatan erosi dan abrasi serta banjir besar yang terjadi di Jateng, DKI, Kalsel, dan sejumlah daerah lain, salah satunya diakibatkan karena rusaknya manggrove. Jika ini terus dibiarkan dan dianggap sepele, besar kemungkinan deforestasi mangrove akan mengakibatkan banjir lebih besar di tahun-tahun mendatang.

“Banjir kemarin saja kita sudah membuat kalang kabut, merugikan perekonomian negara dan aktivitas masyarakat luas. Itu terjadi karena kita abai terhadap lingkungan, mangrove, dan hutan kita,” katanya.

Ketua DPW PKB Sumbar itu menyarankan pemerintah untuk menyiapkan terobosan program yang benar-benar sustainable, tepat sasaran, dan berdampak konkrit. Terutama berkoordinasi lebih intensif dan saling bersinergi melakukan penguatan program-program rehabilitasi mangrove antar lembaga terkait.

“Program rehabilitasi mangrove tidak bisa lagi business as usual. Harus ada terobosan program serta pencegahan kerusakan ekosistem mangrove yang lebih ekstra lagi,” ujarnya.

Politisi PKB ini juga meminta pemerintah lebih keras lagi menghukum dan melakukan pencegahan terhadap praktek illegal logging. Serta menindak penggarap tambak liar yang memanfaatkan ekosistem mangrove secara serampangan.

“Nilai ekonominya tidak seberapa, namun kerusakan lingkungan yang diakibatkan jauh lebih dahsyat. Palagi dapat merugikan masyarakat luas serta berdampak negatif dalam jangka panjang,” katanya.

Sementara, Tiga lembaga pemerintah yang menangani mangrove, yakni Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan KLHK, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. (frl)