![Anggota DPRD Sumbar, Donizar pada rapat kerja usaha dengan Kepala Bapedda, Kadis pendidikan, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, dan PSDA, di kantor DPRD Provinsi Sumbar. Senin (30/3). [ foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2021/03/d82c1d86-8c53-4e49-833e-b76a730bf723.jpg)
Saat ini, Dapil IV tersebut mengharapkan adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan gratis bagi para siswa. Selama ini Kabupaten Pasaman memberikan BKK untuk Dinas Pendidikan Sumbar, sekitar 15 Milyar rupiah. Dengan tujuan meringankan tanggungjawab Pemprov dalam memberikan pendidikan gratis berkualitas bagi masyarakat.
“Ini kita harapkan perlu keseimbangan dari apa yang telah di berikan daerah kepada Pemprov Sumbar,” ujar Donizar pada rapat kerja usaha dengan kepala Bapedda, Kadis pendidikan, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, dan PSDA, di kantor DPRD Provinsi Sumbar. Senin (30/3).
Selama ini, kata Donizar, beberapa kewenangan Pemprov hanya tersentuh dalam porsi anggaran saja. Namun, tidak bisa kita menyelesaikan masalah, hanya seperti obat sakit kepala saja. Seharusnya, kewenangan ini betul-betul bisa mendorong kualitas pembangunan.
Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur, Dinas PU kita minta memberikan perhatian untuk akses jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar, baik itu pemeliharaan dan peningkatan. Seperti pemeliharaan bagi ruas jalan panti-simpang empat yang kondisinya begitu parah, sedangkan peningkatan, untuk ruas jalan dari Tapus ke Muaro Sungai Lolo dan jalan Tonang menuju Talu.
“Akses jalan dari Tapus ke Muara Sungai Lolo, harus menjadi perhatian khusus dan segera diperbaiki. Tentunya tidak terlepas dari anggaran yang maksimal untuk pembangunannya,” jelas Donizar yang juga merupakan bendahara DPW PKB Sumbar..
Kemudian, terkait Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang berdampak dekat dengan masyarakat, juga harus diperhatikan. Seperti, Sungai Batang Ulu Masang yang memiliki dampak untuk perairan sawah dan pemukiman. Selanjutnya, Batang Fatimah berdampak pada jembatan di pasar Tigo Nagari.
Selain itu, Batang aia bangih di Air Bangis yang bisa menyelamatkan pemukiman pusat kota, serta bisa menjadi destinasi wisata. Seterusnya, batang kenaikan di Muaro Kiawai untuk menyelamatkan pemukiman warga serta Batang Maligi.
“Sekarang sudah saatnya pemerintah memberikan keadilan bagi daerah kami, jangan pembangunan terfokus kepada daerah pusat saja,” tutupnya.(Frl)
![Anggota DPRD Sumbar, Donizar pada rapat kerja usaha dengan Kepala Bapedda, Kadis pendidikan, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, dan PSDA, di kantor DPRD Provinsi Sumbar. Senin (30/3). [ foto : ist]](https://datalama.scientia.id/wp-content/uploads/2021/03/d82c1d86-8c53-4e49-833e-b76a730bf723.jpg)
Tinggalkan Balasan