Semarang, Scientia – Universitas Diponegoro melalui Program Studi D3 Akuntansi PSDKU Pekalongan, mengadakan kuliah umum Akuntansi Sektor Publik (ASP) secara daring. Kuliah ini diikuti oleh mahasiswa secara umum dan jaringan kerja sama dengan pihak Universitas Borneo Tarakan.
Seri mata kuliah yang menghadirkan dosen tamu dari Komisi XI DPR RI, Musthofa dan Rektor Universitas Borneo Tarakan, Adri Patton. Kegiatan ini memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan pemikiran dalam perspektif legislatif dan eksekutif.
Adri Patton, memaparkan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan wajib mengingat masyarakat di wilayah perbatasan masih belum tersentuh oleh fasilitas publik dari pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di masa lalu.
Ia mengapresiasi program Nawacita Presiden Joko Widodo yang berkomitmen Menghadirkan Negara, Membangun Indonesia Pinggiran (daerah pedesaaan, daerah perbatasan, dan daerah terpencil).
Menurutnya, program Nawacita sangat tepat dan negara turut hadir untuk setiap warganya. Pembangunan di daerah perbatasan, peningkatan sarana prasarana dan pelayanan publik. Menjadikan kedaulatan negara dan harga diri bangsa tetap terjaga.
“Satu-satunya pemecahan problem ialah konektivitas antar daerah dengan pembangunan sarana prasarana. Hal ini memang memerlukan biaya besar, namun dapat mengurangi potensi risiko di perbatasan,” kata Adri, Kamis (27/5).
“Belum lagi, sinergi antara program dana desa untuk percepatan pembangunan desa dirasa sangat bermanfaat. Transparansi dan akuntabilitas anggaran terutama APBD yang bersumber dari pemerintah daerah di perbatasan sangatlah baik,” tambahnya.
Sementara dosen tamu lainnya, Musthofa, mengatakan alah satu tugas Komisi XI DPR RI ialah mempelajari dan meriview rancangan APBN. Usulan APBN dari pemerintah, harus didasari indikator-indikator relevan sesuai visi-misi pemerintah. Jangan sampai menyimpang dari program pemerintah yang sudah dicanangkan.
Ia pun berpesan kepada mahasiswa agar memahami Akuntansi Sektor Publik secara keseluruhan. Proses demokasi dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) perlu dicermati dan dipahami. Mahasiswa diharapkan nantinya akan menjadi akuntan profesional untuk mendorong kemajuan pemerintah daerah di perbatasan.(Saufi)
Tinggalkan Balasan