Gresik, Scientia – Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta Pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat. Hal ini yang disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam kata pembukaan SKPP Nasional di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (15/6) siang.
“Memerangi politik uang harus didukung masyarakat karena politik uang merusak demokrasi. Undang-undang sudah cukup mengatur dengan tegas soal larangan politik uang. Dengan adanya SKPP, kader nantinya bisa menyebarkan virus-virus pengawasan. Misalnya soal larangan politik uang dan ujaran kebencian,” ungkap Abhan.
Abhan menambahkan, kualitas demokrasi ditentukan tingkat partisipasi masyarakat. Tak hanya berarti hadir saat pemungutan, tapi bagaimana mengawal proses Pemilu agar dapat berjalan dengan jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah.
“Kader SKKP inilah nantinya yang bisa mendorong bersama masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan