Asahan, Scientia – Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen dalam upaya penanggulangan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Asahan. Hal itu diutarakan Bupati Asahan, Surya, pada kegiatan Rembuk Stunting di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran, Jumat (25/6).
Bupati mengatakan, penurunan dan pencegahan stunting memerlukan intervensi terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
Sejalan dengan inisiatif percepatan penurunan stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Kerangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurut bupati, untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting di Kabupaten Asahan, terdapat 8 aksi dalam integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi stunting.
Mulai dari analisa situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, penetapan peraturan bupati, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting serta review kinerja tahunan.
“Rembuk stunting merupakan kegiatan penurunan stunting sehingga dapat mewujudkan visi misi Bupati Asahan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan sekaligus Sekretaris Tim Percepatan dan Penurunan Penanggulangan Stunting Kabupaten Asahan, dr. Elfina Br. Tarigan, melaporkan kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting Kabupaten Asahan.
Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Selain itu, untuk membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Asahan.
Dia juga melaporkan output dari kegiatan ini adalah komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh bupati, perwakilan DPRD, kepala desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat.(Hans)
Tinggalkan Balasan