Dharmasraya, Scientia – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dharmasraya buka suara soal Aparatur Pemerintahan Nagari se-Dharmasraya yang mengikuti kegiatan Sosialisasi E-Collector Pengelola Pajak dan Bangunan (PBB) dan Bimbingan Teknis Bagi Petugas Aparatur Pemungut dan Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) Se- Kabupaten Dharmasraya di Kota Padang.
Menurut Ketua PMII Dharmasraya, Roby Kurniawan, Kota Padang termasuk daerah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ia sangat menyayangkan kebijakan pemerintahan daerah yang membolehkan kegiatan tersebut. Apalagi daerah yang menjadi tempat kegiatan termasuk zona merah.
“Daerah yang dalam pemberlakuan PPKM diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan pengetatan. Contohnya, perkantoran di daerah yang memberlakukan PPKM diwajibkan kerja di rumah (WFH) sebanyak 75 persen, sehingga hanya 25 persen yang bekerja di kantor.
“Ini aturannya tapi malah kita datang ke sana untuk mengikuti kegiatan. Aparatur nagari harus berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan,” kata Roby, Kamis (8/7).
Ia melanjutkan, salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari adalah setiap aparatur pemerintah nagari mampu memberikan pelayanan, dan mampu membawa kondisi masyarakat nagari ke arah kehidupan yang lebih baik. Sehingga, dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien.
Di samping itu, peran pihak terkait sangat diperlukan, dikarenakan masih banyak masyarakat atau perangkat nagari yang minim pengetahuannya tentang kegiatan tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi. Menurutnya, jika memang krusial, tentunya pelaksanaan sosialisasi bisa saja dilaksanakan dengan daring, tidak harus luring.
“Hal ini sesuai dengan instruksi PPKM oleh presiden yang tayang melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7) lalu dan arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/7),” ujar Roby.
Ia mengkhawatirkan kegiatan tersebut akan berdampak negatif yang dapat menyebabkan berkurangnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan vaksin.
“Di akar rumput, masyarakat dianjurkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan vaksin. Dikhawatirkan justru aparatur tersebut yang nanti membawa virus ke nagari sepulangnya dari kegiatan,” tutup Roby.(tnl)
Tinggalkan Balasan