
Padang, Scientia – Penggelontoran angaran untuk renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar dan juga pengadaan baju dinas instansi tersebut, berujung dengan aksi Pergerakan Milenial Menang di DPRD Sumbar, Rabu (25/8/2021).
Belasan pendemo yang hadir menuntut agar Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengundurkan diri dari jabatannya.
Tadinya pengunjuk rasa melayangkan surat akan melakukan aksi pada pukul 13.00 Wib, namun mereka baru datang sekitar pukul 14.35 Wib. Kedatangan mereka disambut Ketua DPRD Sumbar.
Kepada pendemo Supardi menerangkan, rehab rumah dinas tidak ada, yang ada hanya rehab selter, ruang kerja dan ruang olahraga, berada di belakang rumah dinas yang dihuni nya sejak tahun 2019 tersebut.
“Selain itu, saat ini bukan hanya pembangunan di belakang rumah dinas ketua, termasuk juga saat ini sedang rehab rumah dinas gubernur dan wakil gubernur,” beber dia.
Berkaitan dengan baju dinas, Supardi juga menerangkan, saat ini sekitar 9.000-an ASN dilingkungan Pemprov Sumbar juga mendapatkan baju dinas.
Rehab dan pembuatan baju dinas bukan tidak memiliki efek pada masyarakat, khususnya pekerja bangunan dan buruh jahit, karena mereka mendapatkan pekerjaan untuk kebutuhan keluarganya, dimasa pandemi ini.
“Bukan rumah dinas yang direhab, tetapi gedung belakang, sementara ini gubernuran juga direhab, menyangkut baju dinas, ASN menerima baju dinas dari anggaran yang sudah disediakan, efek positif dari semua ini adalah, bisa bekerjanya buruh bangunan dan buruh jahit, sehingga bisa menghidupi keluarganya dimasa pandemi, memang tidak bisa mengakomodir semuanya, namun bisa menyelamatkan sebagian,” ulas Supardi.
Pantauan di lokasi, apa yang disampaikan Supardi tidak diterima pengunjuk rasa. Sorak-sorai mereka juga mewarnai penjelasan yang diberikan Supardi.
Walau begitu Supardi tetap menerangkan, meskipun para pengunjuk rasa tidak mendengarkan, karena menurutnya sebuah kewajiban dalam memberikan penjelasan, untuk sebuah kebenaran.
“Kewajiban saya sebagai pimpinan dewan memberi keterangan, mereka mau terima atau tidak, itu hak mereka, karena anggaran pembangunan dan baju dinas bukan hanya untuk DPRD tapi juga untuk gubernur serta wakil gubernur dan ASN, dan aset berupa fisik bukan milik DPRD tapi milik pemerintah dengan penanggung jawabnya gubernur,” tegas Supardi mengakhiri.
Setelah Supardi memberikan penjelasan, lalu pamit dan meninggalkan sekitar 15 orang pengunjuk rasa, masuk kembali ke gedung DPRD Sumbar.
Setelah sekitar 15 menit memberi keterangan, ketua DPRD meninggalkan para pengunjuk rasa tepat pukul 15. 50 Wib, untuk melanjutkan rapat dengan anggota DPRD Sumbar lainnya. (bos)

Tinggalkan Balasan