Setengah Tahun Ditinggal, Kursi Wawako Padang Berpotensi Kosong Hingga Akhir Periode, Eka Vidya : Elite Politik Lokal Gagal

Padang, Scientia – Enam bulan sudah kursi kosong Wakil Walikota Padang tidak punya pemilik. Bahkan persiapan untuk mengisi kursi kosong itu belun terlihat tanda-tandanya.

Pengamat Politik UNP Eka Vidya Putra beranggapan ada mungkin kesengajaan untuk biarkan kursi Wawako itu kosong.

“Kalau ada keinginan tentu prosesnya sudah dimulai, tapi hampir enam bulan sejak Hendri Sepat dilantik jadi Walikota tidak ada tanda-tandanya,” ujar Eka Vidya kepada media Kamis 26 Agustus 2021 di Padang.

Menurut Eka tanda kursi itu akan diisi jika Walikota mengusulkan calon wakil walikota (Cawawako) ke DPRD Padang, sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memilih Wakil Walikota defenitif.

“Saya melihat ada beberapa poin mengakibatkan pengisian kursi kosong wakil walikota Padang lelet, ” ujar Eka Vidya.

Pertama, harusnya Wawako Padang sudah selesai atau setidaknya sudah alan tahapannya.

“Karena aturannya sudah jelas dan dilihat dari waktu terhitung sejak pelantikan sudah relatif lama,” ujar Eka.

Poin kedua, kenapa belum jalan, lebih pada kemauan dari pihak-pihak yang menjadi pelaku pergantian tersebut.

“Ada dua partai pengusung yakni PAN dan PKS serta walikota sendiri, tiga elemen ini berperan memproses sebelum disampaikan ke DPRD Padang,” ujarnya.

Ketiga, apa yang bisa dijelaskan dari lambatkanya eksekusi Parpol pengusung dan walikota bisa disebabkan karena masih tarik menarik siapa yang akan menjadi calon.

“Atau memang disengaja untuk tidak diproses, hingga periode jabatan walikota habis, itu berarti Wako Padang mau singel fighter memimpin kota ini,” ujar Eka.

Keempat kata Eka Vidya soal proses lain mesti dikritik yakni apa yang sudah berjalan saat ini.

“Saya nilai lebih pada pergulatan elite politik daripada penglihatan masyarakat,” ujar Eka.

Padahal dalam konteks pemimpin masyarakat adalah penentu kedaulatan.

Kelima, terakhir kata Eka, jika tidak dapat jalan juga menentukan Wawako Padang maka layak disimpulkan ini sebagai kegagalan elite politik dalam membangun sistem politik lokal. (pzv)

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *