Jakarta, Scientia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hampir semua data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak akurat.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, pada periode 2018 – 2020, KPK melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 1.665 penyelenggara negara. Berdasarkan pemerikasaan tersebut, 95 persen data pada LHKPN tidak akurat.
“Kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum,” kata Pahala dalam Webinar LHKPN, Selasa (7/9) dilansir dari JPNN.
Pahala membeberkan harta yang sering luput dalam LHKPN ialah harta berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi. Lembaga antikorupsi, lanjut Pahala, bekerja sama dengan pihak bank untuk melakukan penelusuran harta penyelenggara negara.
“Mekanisme pemeriksaan ini membuat kami lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa yang namanya ‘A’ dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini, ini, apakah punya rekening di bank, nanti otomatis semua bank yang punya rekening Itu akan melaporkan lengkap dengan isinya,” papar Pahala.
Dia mengimbau para pejabat untuk melaporkan LHKPN dengan akurat sehingga terhindar dari indikasi tindak pidana korupsi. “Kami ingin sampaikan ke masyarakat, mohon ikut bersama-sama KPK. Kita lihat laporan hartanya lewat e-announcement,” pungkas Pahala Nainggolan. (red/bos)
Tinggalkan Balasan