Dipicu Ivermectin, Moeldoko Polisikan Dua Peneliti ICW

Dipicu Ivermectin, Moeldoko Polisikan Dua Peneliti ICW. Foto : doc. CNN

Jakarta, Scientia – Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko resmi melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Jumat (10/9) siang. Yang dilaporkan adalah Egi dan Miftah.

Moeldoko sendiri langsung mendatangi gedung Bareskrim untuk membuat laporan itu didampingi dengan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Laporan itu resmi teregister dalam nomor perkara LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri.

“Hari ini saya Moeldoko selaku warga negara yang taat hukum dan pada siang hari ini sya melaporkan saudara Egi dan Saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya,” kata Moeldoko kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/9).

Dilansir dari CNN, Moeldoko bahwa dirinya telah membuka banyak kesempatan dan itikad baik bagi terlapor agar dapat meminta maaf dan mencabut pernyataannya itu. Namun demikian, hal itu dinilainya tak kunjung dilakukan.

Karena itu langkah hukum dilakukan terhadap dua peneliti ICW tersebut.

Moeldoko membuat laporan tersebut dengan cukup cepat. Ia memberikan keterangan ke awak media sekitar pukul 14.30 WIB sembari memberikan bukti terima LP tersebut.

Laporan ini berawal dari penelitian yang diterbitkan oleh ICW terkait dugaan perburuan rente dibalik obat Covid-19, Ivermectin. Moeldoko kemudian melayangkan somasi sebanyak tiga kali.

ICW Minta Moeldoko Bijak Respons Kritik: Salah Lihat Konteks
Kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan mengatakan ICW telah mengakui pernyataan yang mereka sampaikan sebagai misinformasi. Namun, kata Otto, ICW enggan meminta maaf atas pernyataan itu.

Namun, Kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Muhammad Isnur menegaskan kliennya telah berulang kali menjelaskan bahwa mereka tidak menuding pihak manapun yang mencari keuntungan dalam polemik Ivermectin.

Isnur juga menilai Moeldoko salah memahami konteks penelitian yang diterbitkan ICW. Menurutnya, kliennya menyoroti indikasi konflik kepentingan pejabat publik dengan pihak swasta, bukan individu. (red/bos)


Posted

in

by

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *