Padang Industrial Park Lama Terabaikan, Pemprov Sumbar Mulai Gerak Lagi, Kini Siapkan Tim Selesaikan Persoalan Aset Lahan 

Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan tim untuk memetakan persoalan aset lahan di Padang Industrial Park (PIP). Aset yang bermasalah luasnya mencapai 108 hektare (Ha). Selama ini tak bisa dimanfaatkan untuk menggenjot investasi daerah.

“Aset seluas itu sangat sayang jika tidak termanfaatkan secara maksimal, karena itu kita siapkan tim untuk menelusuri persoalannya agar satu-satunya pusat industri di Sumbar itu bisa memberikan kontribusi pada daerah,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam rapat bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar, di Istana Gubernur, Selasa (19/10/2021).

Diketahui secara keseluruhan PIP luasnya mencapai 616 Ha. Gubernur menegaskan persoalan lahan PIP itu tidak boleh lagi berlarut-larut dan harus secepatnya diselesaikan.

“Jika persoalan aset lahan telah selesai, investor bisa masuk dan berinvestasi yang pada ujungnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” sebut Mahyeldi.

Gubernur berterima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati Sumbar) Anwarudin Sulistyono, yang bersedia mendukung Pemprov Sumbar dalam memperjelas kepemilikan aset lahan PIP tersebut dengan menempatkan dua orang anggotanya dalam tim.

“Kami sangat berharap tim ini bisa bekerja dengan cepat dan tepat sehingga aset lahan PIP itu segera bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati Sumbar) Anwarudin Sulistyono menyebut tugas kejaksaan bukan hanya penuntutan tetapi juga pengamanan pembangunan. “Perintah dari pimpinan, kejaksaan juga harus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional dan menjaga aset pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai sangat disayangkan dalam masa sulit, Pemprov Sumbar memiliki aset lahan 108 hektare yang memiliki nilai tinggi tapi tidak ada kejelasan secara hukum.

“Karena itu berdasarkan surat dari gubernur, kami sudah tugaskan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dengan anggota koordinator Fahri dan Remon untuk masuk dalam tim yang dibentuk untuk membantu memberikan kejelasan aset secara yuridis sehingga bisa clean and clear,” katanya. (pzv)