KI Pusat Luncurkan IKIP, Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Yogyakarta, Scientia – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dilaunching Komisi Informasi (KI) Pusat secara hybrid di Novotel Suite Yogyakarta.

Menurut Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi launching IKIP harus diapresiasi dan mesti diviralkan.

“Komisi Informasi Pusat di tahun akhir periode jabatan mampu melahirkan indeks yang hari ini dilaunching di Yogjakarta. IKIP dan Indeks Demokrasi dan Indeks Korupsi bisa bersinergis satu sama lain, tidak terbuka pasti tak demokratis dan sangat rentan koruptif,” ujar Adrian di sela-sela launching IKIP, Senin (1/11/2021).

Gubernur DIY diwakili Staf Ahli Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh, mencari memiliki dan menyimpan informasi dengan semua perangkat komunikasi dan informasi.

“Itu ditegaskan di UUD1945 Amandemen kedua, sehingga keterbukaan informasi publik adalah hak konstitusi setiap warga negara,” ujar Henny.

Ketua KI Pusat Gede Narayana menegaskan IKIP adalah kerja besar Komisi Informasi Pusat.

“Sejak 2009-2020 selalu berdinamika terkait peran komisi informasi, hasilnya lahirnya gagasan IKIP, Terima kasih kepada Tuhan YME, 202i IKIP dilaunching sebagai karya kolaborasi seluruh stakhokder pusat dan daerah untuk bangsa dan negara,” ujar Gede Narayana.

IKIP ini memuat satu potret data tentang keterbukaan informasi publik se Indonesia dan menjadi rekomendasi pemerintah untuk menjadikan IKIP sebagai pijakan menyusun kebijakan pembanguan dan menjadikan IKIP sebagai kampanye global Presiden Jokowi di forum dunia.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia belum maju sejak 2008 UU KIP hadir.

“Faktanya indeks keterbukaan informasi publik nasional berada dinilai sedang, padahal IKIP ornamen penting mencerdaskan bangsa.

“Ayoo bersinergi kita semua untuk memperkencang IKIP di negara tercinta ini,” ujar Gede. (pzv)