Padang, Scientia – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta stok solar subsidi di Sumatera Barat tersedia dan aman. Hal itu dilakukannya bersama Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, Sales Area Manager (SAM) PT Pertamina (Persero) Retail Sumbar I Made Wira Pramarta dan Ketua BPC Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen ke Sumbar, Jumat (01/05).
Selama di Sumbar ini, Andre dan rombongan melakukan kunjungan ke beberapa titik diantaranya Integrated Terminal Teluk Kabung, SPBU baru dekat BIM, SPBU di Bypass Tanjung Aur Koto Tangah, SPBU Air Pacah, Pisang serta Pitameh Lubuk Begalung.
“Tujuannya, pertama kita ingin mengatasi kelangkaan solar subdisi. Kita tahu dalam beberapa bulan terakhir solar langka di Sumbar dan antreannya mengular. Alhamdulillah, komunikasi dengan Dirut Pertamina bu Nicke Widyawati dan pak Alfian sangat baik. Beliau sudah menginstruksikan SAM Sumbar memastikan BBM subsidi bisa terdistribusi dengan baik,” kata Andre.
Andre mengatakan, seperti yang disampaikan Alfian, sesuai permintaan Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI Dapil Sumbar, saat ini kuota solar subsidi di Sumbar sudah di atas normal. Bahkan sudah lebih sampai 5-10 persen.
“Pertamina Patra Niaga dan Pertamina sudah menjanjikan untuk masyarakat Sumbar akan terus digelontorkan solar subsidi sampai tidak ada lagi kelangkaan dan antrean,” katanya.
Andre sudah menyampaikan kepada SAM Sumbar I Made Wira, sebagai penanggung jawab BBM, jangan sampai setelah Andre Rosiade dan Alfian pulang, solar kembali langka dan antre. “Beliau sudah menjanjikan tidak akan ada kelangkaan dan antrean lagi. Jadi berapapun kebutuhan masyarakat Sumbar akan ‘diguyur’ oleh Pertamina,” katanya.
Tapi, kata Andre, dengan catatan Pertamina dan aparat hukum harus bekerja, baik kepolisian, mengajak Danrem, Lantamal dan lainnya untuk bersama-sama mengawasi distribusi solar subsidi. Jangan sampai yang tidak berhak menikmati, seperti kendaraan industri. Karena disparitas harganya Rp8.000 lebih.
“Butuh dukungan dari Pemprov Sumbar dan aparat penegak hukum. Harapan kita tentu, pihak Pemprov juga bekerja mengawasi. Jangan hanya pasang spanduk saja,” kata Andre.
Yang menjadi catatan, kata Andre, solar subsidi sudah didistribusikan dan tidak ada kelangkaan lagi. Kalaupun kosong, semua masih dalam perjalanan. Kedua, sosialisasi Pertalite tidak boleh dibeli dengan jeriken masih belum maksimal.
“Kita masih temukan truk-truk yang tidak berhak yang melanggar Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Pertamina butuh dukungan dari penegak hukum, Pemprov Sumbar. Kami dan Komisi V DPR bersama Pertamina, berapapun kebutuhan masyarakat Sumbar akan disiapkan,” katanya. (pzv)
Tinggalkan Balasan