Padang, Scientia – Pengurus Besar HMI angkat bicara menanggapi kondisi bangsa yang tengah dilanda berbagai masalah.
Tanggapan itu dituangkan dalam 10 Sikap PB HMI yang dikeluarkan hasil pelaksanaan Pleno 1 di Bogor pada 07-10 April lalu.
10 point itu diantaranya: Meminta kepada seluruh elemen bangsa agar tetap tegak berdiri menjaga amanat reformasi dalam hal masa jabatan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok karena kondisi ekonomi dan mental masyarakat telah terpuruk akibat Pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
Meminta pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga BBM jenis Pertamax dan menjamin ketersediaan BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di berbagai daerah dengan harga terjangkau dan memastikan realisasi subsidi BBM yang tepat sasaran.
Mencabut kebljakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% karena akan semakin membebani ekonomi masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk selama ini akibat Pandemi Covid-19.
Menerima dengan syarat pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan catatan sebagai berikut: Pemerintah harus menjamin pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara.
Meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat.
Meminta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Meminta seluruh pihak dan elemen bangsa untuk menjaga soliditas antar anak bangsa dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.
Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak capable dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai menteri.
Ketua Umum Badko HMI Sumatera Barat Rustam Budiman mengatakan Badko HMI Sumatera Barat siap menyambut dan mengawal 10 pernyataan sikap PB HMI tersebut.
“Kita siap kawal poin tersebut karena itu adalah hasil kajian dari mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam HMI,” katanya. (*)
Tinggalkan Balasan