Menko Perkonomian Tekankan Pelaksanaan Layanan Keuangan Digital Terus Ditingkatkan

Nasional, Scientia – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus meningkatkan layanan keuangan digital bagi masyarakat Indonesia. Salah satu upaya peningkatan layanan itu, pemerintah menyasar kalangan ekosistem pesatren.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi. Hal itu sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Yang mana pemerintah terus mempermudah akses layanan keuangan, khususnya kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah serta meningkatkan partisipasi pelajar/santri dan pemuda dalam keuangan inklusif.

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% pada tahun 2021, meningkat 2,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), terus mendorong dan gencar melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat prioritas. Hal ini dilakukan guna memangkas kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan.

“Menko Perekonomian terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri pondok pesantren dan UMK sekitar pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir pada acara Focus Group Discussion Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Tengah. Jumat (27/05).

Mewakili Menko Airlangga, Deputi Iskandar juga menekankan bahwa pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat melalui ekonomi syariah.

Dia berharap forum tersebut dapat menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerja sama dengan stakeholders keuangan inklusif, baik Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan, Penjaminan, maupun Organisasi Masyarakat dapat terus dipertahankan dan diperkuat.(Red)