10 Fungsional Pengadaan ‘Tersingkir’ dari Bagian Pengelolaan PBJ

Padang, Scientia – Konflik di Biro Pengadaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berlanjut.

Kali ini, 10 fungsional pengadaan “tersingkir” dari bagian pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Mereka ditempatkan di bagian LPSE dan bagian pembinaan dan advokasi PBJ.

“Dari awal kami sudah diancam yang tidak patuh akan dikeluarkan dalam barisan tahun depan (2023),” ujar salah seorang pegawai fungsional pengadaan pada Scientia.id yang namanya diminta tidak disebutkan.

Sebelumnya, tahun 2022 terjadi penumpukan paket lelang pada Kelompok Kerja (Pokja) tertentu di UPBJ Pemprov Sumbar.

Banyak yang hanya mendapatkan sebagian kecil paket lelang. Hal itu menimbulkan protes dari pegawai fungsional.

“Kami dianggap membangkang karena tidak melaporkan setiap proses lelang. Aturannya kan memang tidak setiap proses itu dilaporkan. Yang dilaporkan itu hasilnya,” katanya.

Fungsional yang dipindahkan ke bagian LPSE dan Advokasi merasa diberlakukan tidak adil. Sebab, mereka di SK kan sebagai pegawai fungsional khusus pengadaan, bukan fungsional umum.

Saat ini, katanya, yang masuk ke bagian PBJ adalah pegawai baru, bahkan masih ada yang berstatus Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

“Sebenarnya fungsional pengadaan itu kurang, yang terjadi justru banyak yang dikeluarkan. Ini kan cuma persoalan kepentingan saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Rosail Akhyari mengatakan, pemindahan fungsional pengadaan tersebut untuk kepentingan organisasi. Sedangkan untuk CASN ditempatkan sesuai dengan formasi yang dilamar.

“Semua pegawai yang di biro pengadaan adalah fungsional pengadaan, kecuali yang struktural,” akuinya saat dihubungi Scientia.id. Senin, (2/1/2023).

Dia juga mengatakan, tidak ada pengawai yang membangkang dan secara pribadi dirinya tidak pernah mengancam akan mengeluarkan fungsional pengadaan dari barisan. (YRP)