Solok, Scientia – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok, Teta Midra mewakili Bupati Solok hadiri Digital Government Award SPBE Summit 2023, Senin, (20/3).
Acara yang bertempat di Kempinski Grand Ballroom, (West Wing Grand Indonesia – Amarta Lobby) Jakarta Pusat itu, mengundang Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertemakan “Sinergi untuk Indonesia Maju”.
Dikatakan Teta, berdasarkan SK Menpan RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 berada pada posisi 3,12 yang termasuk predikat baik.
“Pada tahun sebelumnya nilai Kabupaten Solok adalah 2,8. Jadi target kita Kabupaten Solok pada RPJMD 2021–2026 adalah 3,5,” katanya.
Kendati belum bisa mencapai angka 3,5, namun dia menilai Kabupaten Solok berada pada posisi ke-4 se-Sumbar, setelah Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Limapuluh Kota dan Pemkab Tanah Datar.
Menurutnya, penilaian juga memenuhi 47 indikator, 8 aspek dan 4 domain yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Dia berharap tahun depan ada peningkatan lagi sesuai target yang telah dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Solok.
“Harapan ke depan, nilai SPBE kita lebih meningkat lagi dengan mengoptimalkan SDM, sarana dan prasarana, serta keuangan yang ada,” tuturnya.
Lebih lanjut kata Teta, diperlukan peningkatan arsitektur SPBE Kabupaten Solok sejalan dengan arsitektur pusat yang bisa eksisting dan dibagi pakaikan agar tujuan SPBE mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
Lalu, pelayanan publik harus berkualitas dan terpercaya, agar SPBE berdampak dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Solok.
Selanjutny, meningkatkan pelayanan publik, memberantas korupsi, mempermudah investasi sehingga terwujud visi Mambangkik Batang Tarandam dengan menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumbar.
Adapun narasumber yang memberikan materi pada kegiatan tersebut yakni Menteri PANRB, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kementeri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kemudian, Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri BUMN, dan dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.
Tinggalkan Balasan