Scientia – Pada tanggal 7 Juli 2022, DPRD Kota Padang mengadakan rapat paripurna untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
Rapat ini diadakan di Ruang Sidang Utama Gedung Bundar Sawahan dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi, dengan didampingi Wakil Ketua, Arnedi Yarmen dan Ilham Maula, serta Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Padang, Ekos Albar, Plt Sekdako Arfian, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, undangan lainnya, dan seluruh anggota DPRD Kota Padang.
Ilham Maulana, juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Gabungan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, menyampaikan bahwa Pansus telah bekerja maksimal dalam membahas Ranperda tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang.
Berdasarkan hasil pembahasan, Pansus memberikan saran dan rekomendasi yang telah disepakati oleh anggota Pansus.
Dalam hal pendapatan, Ilham Maulana menyampaikan bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2022 hanya mencapai 83,57% atau sebesar Rp612.831.641.868,56 dari target PAD sebesar Rp733.347.779.600,00.
Setelah hasil Pansus dibacakan oleh Ilham Maulana, masing-masing fraksi di DPRD Kota Padang menyampaikan pandangan akhir terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.
Pandangan Akhir Fraksi
Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Faisal Nasir, pada prinsipnya setuju dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.
Namun, fraksi ini menyoroti beberapa hal, seperti rendahnya realisasi di Kecamatan Nanggalo dan realisasi pendapatan BAPENDA yang rendah.
Fraksi PAN juga meminta BAPENDA untuk mengoptimalkan potensi pajak dan mencari solusi terbaik terkait penghapusan piutang PBB.
Selain itu, fraksi ini mengungkapkan perhatian terhadap masalah banjir yang masih terjadi di beberapa titik di Kota Padang.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Rafdi, menyoroti rendahnya pencapaian PAD pada tahun 2022 dan pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik agar tidak mengganggu pembangunan daerah dan kualitas layanan publik.
Mereka juga menyampaikan kritik terhadap pengelolaan belanja daerah yang belum seimbang dengan pendapatan.
Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem menyoroti akses jalan menuju Mall Pelayanan Publik yang buruk dan meminta perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya koordinasi yang intens antara Dinas PUPR dan kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur serta permasalahan yang ada di Pasar Raya.
Wakil Walikota Padang, Ekos Albar, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan atas persetujuan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang tahun 2022.
Dia juga menginstruksikan kepala SKPD untuk memperhatikan dan menindaklanjuti catatan, saran, dan masukan yang disampaikan dalam proses pembahasan.
Rapat paripurna tersebut merupakan tahap penting dalam penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.
Tinggalkan Balasan