Arosuka, Scientia – Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Medison S.Sos. M.Si menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Solok tentang Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penyampaian ini dilakukan pada saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok berlangsung Senin (2/10/2023) di Ruang Sidang DPRD.
Mewakili Bupati Solok Sekda Medison menyatakan bahwa pandangan yang bersifat saran, masukan, kritik, dorongan, dan motivasi, dijadikan sebagai acuan untuk menjadi lebih baik untuk penyusunan Ranperda ini kedepannya.
Dalam jawaban Bupati Solok terhadap pandangan Umum Fraksi Fraksi, Pemda menargetkan di tahun 2025 nanti perhitungan opsen PKB dan BBNKB sebesar 60 persen.
Nantinya akan disalurkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya masuk ke rekening kas Pemprov Sumbar.
Terkait pengoptimalan opsen (pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu) dari Pajak, pihak BKD telah melakukan pendataan semua tambang serta terus melakukan tagihan yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dijelaskan tentang perbedaan Ranperda yang baru dengan yang lama ialah Ranperda yang baru ini jumlah Pajak terdiri dari 9 item dan Ranperda yang lama ada 11 item.
Sedangkan penggunaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemda juga telah melakukan pendataan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tentang optimalisasi BLUD, disampaikan bahwa BLUD memang terletak pada Pendapatan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu terkait Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disampaikan sehubungan dengan saran agar Ranperda harus dikukuhkan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang merupakan penyebab terjadinya bencana maka PPLH Kab.Solok yang disusun sudah diakomodir masukan yang disampaikan
Pada sisi pemetaan dan penyusunan tata rumah terutama yang berada di Arosuka.
Sekda Medison menjelaskan bahwa adapun tutupan lahan akibat pemukiman di Arosuka luasannya belum mencapai 40 % sesuai dengan yang dipaparkan dalam Dokumen Amdal.
Tinggalkan Balasan