Anggaran KPID Sumbar Tak Cukup Jalankan Program, Dasrul : Kami Butuh Suport Berbagai Pihak

Padang, Scientia – Persoalan anggaran menjadi keluhan di Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Sumatera Barat untuk berkegiatan dan menjalankan kinerja dalam pengawasan konten-konten informasi. Ketua KPID Sumbar, Dasrul mengatakan, persoalan itu disebabkan banyaknya anggaran yang tersedot untuk pembiayaan honor komisioner dan staf.

“Anggaran hibah untuk KPID Sumbar dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan hanya beberapa persen saja,  dan itu tidak mencukupi. Nah, dengan sisa anggaran itu monev (monitoring) yang hanya dapat dilakukan sekali dua bulan,” kata Dasrul saat buka bersama dengan Kadis Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal dan stakeholder terkait. Rabu, 27 April 2022.

Dasrul menyebutkan, dari Rp2,1 milyar dana hibah yang diterima, 70 persennya untuk pembayaran honor komisioner dan staf. Kemudian 10 persen dipakai untuk perjalanan dinas dan sisanya untuk kegiatan. Terutama mewujudkan sukses program ASO di Sumbar.

“Untuk itu, kami butuh suport berbagai pihak, terutama Kominfo dan DPRD Sumbar,” sebut Dasrul.

Sementara itu, Kadis Kominfotik Sumatera Barat, Jasman Rizal mengharapkan koordinasi antara Diskominfotik dengan KPID terus terjalin.

“Ini penting, karena melalui koordinasi kita akan saling memberikan masukan, termasuk soal penganggaran. Secara global, anggaran KPID besar, tapi kenyataannya tersedot untuk honor,” kata Jasman.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas akan berusaha memperjuangkan persoalan ini agar dapat terselesaikan, terutama di lembaga kedewanan. Nurnas meminta, agar Komisioner KPID membuat rincian kegiatan, sehingga dapat diperjuangkan di lembaga kedewanan.

“Insya Allah kami bersama anggota dewan lain siap memperjuangkan anggaran untuk KPID,” ujar anggota dewan yang memiliki peran penting lahirnya KI dan KPID di Sumbar,” tanggap Nurnas.

Nurnas juga menyarankan Komisioner KPID Sumbar melakukan audiensi dengan Gubernur, kepala daerah dan dinas setelah lebaran.

“Kepala Daerah dan Dinas Kominfo harus diberi pemahaman pentingnya keberadaan KPID dalam mengawasi konten siaran. Misalnya untuk mengawal konten lokal agar sesuai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah. Dan itu butuh anggaran yang cukup,” tegasnya. (pzv)