Kisaran, Scientia – Mewujudkan pengelolaan transaksi Pemerintah Daerah bersifat non tunai, Bank Sumut Kantor Pusat menggelar sosialisasi penerapan Cash Management System (CMS) bagi para OPD, di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (09/11/2021).
Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M. Si berharap, aplikasi ini dapat mendukung salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yakni transparansi birokrasi.
Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga menghasilkan transaksi yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab yang tertuang dalam pasal 283 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Oleh karena itu sistem pengelolaan transaksi non tunai harus menjadi perhatian seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asahan sebagai upaya kita menciptakan tata kelola keuangan pemerintah yang bersih dan baik.
“Setiap bendahara dan pengelola keuangan di semua SKPD harus dapat memahami sistem aplikasi CMS online ini, guna menertibkan dan mengontrol keuangan baik masuk dan keluar di Kas Bendahara,” ucap Sekda.
Dia juga berharap kiranya program atau aplikasi CMS OPD online ini dapat memberikan peningkatan kualitas layanan pengelola keuangan daerah dalam rangka pembangunan Kabupaten Asahan.
Sebelumnya diawal acara, Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran Fadli mengatakan, aplikasi CMS ini bermanfaat untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan perbankan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan berbasis non tunai.
“Dengan penggunaan aplikasi CMS ini akan membantu Pemerintah Kabupaten Asahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” papar Fadli.
Pada kesempatan ini Pelaksana Pemimpin Bidang Pemasaran, Pemerintahan dan Korporasi Bank Sumut Pusat Muhammad Fikrie memberikan materi kepada peserta tentang Aplikasi penggunaan CMS OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
“Kami berharap para peserta dapat memahami materi tentang aplikasi CMS ini, sehingga pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan berbasis non tunai dapat berjalan dengan baik nantinya,” tutupnya (Hans)
Tinggalkan Balasan