Begini Pandangan Umum Fraksi DPRD Mengenai Nota RAPBD Kota Pariaman Tahun 2022

Pariaman, Scientia –  Nota keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Pariaman tahun 2022 menuai pertanyaan dan pandangan dari enam fraksi yang ada di DPRD kota setempat. Selasa, (9/11)

Mereka menyampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Efrizal di Ruang Sidang Utama. Keenam fraksi yaitu Nasional Demokrat, Golkar, Bulan Bintang Nurani, PPP, Keadilan Demokrat, dan Gerindra yang dipersilahkan menyampaikan pandangannya secara bergantian.

Pada umumnya, fraksi-fraksi tersebut menanyakan kejelasan rincian PAD yang diasumsikan sebesar 616 milyar lebih, dan progres kemanfaatan belanja daerah sebesar 698 milyar lebih. Serta strategi dan upaya kongkrit yang dilakukan Wali Kota Pariaman dalam meningkatkan PAD dari sumber-sumber yang ada.

“Kami berharap agar Belanja Daerah pada RAPBD 2022 lebih diarahkan pada kegiatan recoveri yang mampu mendorong pemulihan ekonomi dan ketertinggalan aktivitas masyarakat. Seperti menciptakan program-program padat karya, ekonomi kreatif dan peningkatan sistem digitalisasi dan lain-lain,” ujar perwakilan salah satu fraksi dari Partai Golkar dengan juru bicara, Life Iswar.

Selain daripada pendapatan dan belanja, juga disinggung mengenai kemungkinan defisit anggaran sebesar 81 milyar lebih. Dalam hal ini dimintai keterangan mengenai strategi menutupi kekurangan tersebut dengan SILPA anggaran tahun ini.

“Pertanyaanya apakah benar SILPA tahun 2021 sepenuhnya telah bisa menutup kekurangan anggaran tahun 2022, mengingat sementara tahun anggaran 2021 yang masih berjalan,” ujar fraksi Partai Gerindra melalui Harpen Agus Bulyandi.

Kemudian, Fraksi Gerindra juga memberikan pandangan lain mengenai kelanjutan pembangunan masjid terapung di salah satu objek wisata pantai di kota tabuik. Menurutnya pembangunan masjid yang menghabiskan anggaran sebesar 35 milyar itu, mesti dilakukan kajian yang serius, mendalam, dan transparan.

“Ini dimaksudkan agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari dan munculnya spekulasi yang beragam di tengah-tengah publik. Yang paling penting pembangunan itu harus benar-benar dilengkapi dengan aspek normatif,” kata Harpen.

Sementara itu, adapun Fraksi Keadilan Demokrat melalui Aris Munandar juga mempertanyakan perihal keberlangsungan Pasar Rakyat Pariaman. Karena sampai hari ini, belum ada kejelasan tentang kapan serah terima dari pemerintah pusat.

“Serta, permasalahan-permasalahan di pasar  yang masih ada, harap segera dituntaskan secara utuh,” sampai Aris Munandar. (Ajo)