Padang, Scientia – Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar Hidayat merespon kebijakan Provinsi Sumbar yang membentuk Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) ala-ala Gubernur DKI Jakarta yang membentuk tim serupa pembantu gubernur.
“Jangan aneh-aneh menjalankan pemerintah daerah kita,” katanya, Selasa (10/5/2022) saat rapat pembahasan arah kebijakan anggaran pemprov 2023.
Ia membandingkan langkah Pemprov Sumbar yang gagal paham soal tim percepatan atau pembantu gubernur. Kata Hidayat, tim percepatan Gubernur Anies hanya sebatas memberi masukan pada seorang gubernur, bukan mengambil alih hal-hal teknis yang biasa dilakukan OPD atau jajaran di pemerintahan.
“Dasar hukumnya apa, kenapa TPSM diberikan kewenangan untuk membantu gubernur dalam hal-hal teknis,” kata dewan fraksi Gerindra itu.
Selain itu, ia juga tak habis pikir soal sumber dana tim Gubernur Sumbar. Katanya, honor tim yang ada di DKI Jakarta diambil dari upah pungut Gubernur sementara tim Sumbar dari mana, apakah mau mereka bekerja sukarela.
“Kita tidak mau terjadi masalah di kemudian hari,” terang Hidayat.
Senada dengan Hidayat, dewan lainnya, Novrizon sudah mendapat cerita soal sikap tim Gubernur Sumbar yang suka menekan para OPD. Katanya, tim Gubernur Sumbar seolah-seolah sudah mengambil alih tugas atau peran dan fungsi para OPD.
“Sudah beberapa kepala OPD yang mengeluhkan ini, di daerah lain ada tim serupa tapi tidak terkesan mengganggu, di sini malah sudah mengambil alih pimpinan rapat contohnya dalam rapat Bappeda waktu lalu, ditambah lagi di antara tim ada yang sudah memaki pengelola hotel Balairung kita di Jakarta,” katanya Novrizon.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri belum bisa memberikan keterangan persoalan tim Gubernur yang berjumlah sembilan orang itu. Ia membenarkan bahwa tim tersebut berdasarkan SK Gubernur.
“Tugas yang mereka jalani belum kita ketahui secara seksama dan sejauh informasi yang diterima honor TPSM tidak dianggarkan, namun belum jelas juga bagaimananya,” kata Hansastri. (pzv)
Tinggalkan Balasan