Padang, Scientia – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi geli melihat pemerintah daerah yang terlalu berueforia dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun demikian, ia tetap mengapresiasi bagi pemerintah daerah yang mendapat penghargaan itu. Hal ini, kata Supardi perlu dipertahankan.
“Jadi WTP itu bukanlah hal yang luar biasa, sebab di dalam WTP, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) masih memberi catatan evaluasi,” kata Supardi, saat rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, Jumat (20/5/2022).
Bahkan, dalam beberapa pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sumbar, masih juga ditemukan kesalahan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya.
“Banyak yang seperti itu,” katanya.
Ia mengatakan perlu mengapresiasi seluruh jajaran OPD pemerintah daerah yang mendapat WTP. Karena, itu juga merupakan hasil kerja kerasnya.
“Kita berharap opini ini tetap ditingkatkan,” tuturnya. (pzv)
Tinggalkan Balasan