Bukittinggi, Scientia- Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengungkapkan, jumlah kasus positif HIV/ Aids di kota itu melebihi 1.000 orang (HIV) dan Aids 18 orang.
“Data tersebut kita dapatkan berdasarkan penelusuran KPA Bukittinggi. Meski demikian, kita perlu validasi lagi,” katanya saat jumpa pers dalam rangka memperingati Hari Aids Sedunia 2021 di Balairung Rumah Dinasnya Belakang Balok, kota setempat, Rabu (1/12/2021).
Mereka yang berpotensi terkontaminasi akan penyakit tersebut, lanjut Erman, pada umumnya disebabkan perilaku dan pergaulan seperti, LGBT, gay, lesbi, narkoba suntik serta mungkin pernah menjadi korban pelecehan seksual sejenis.
“Penyakit yang belum ditemukan obatnya itu, berawal dari perilaku dan pergaulan. Penyakit tersebut tidak mengenal kelompok, tapi merata dari golongan anak-anak, remaja, bahkan orang-orang tua,” jelasnya.
Ia lanjutkan, guna meminimalisir kasus Aids/ HIV, Pemko Bukittinggi perlu kolaborasi berbagai pihak diantaranya, tokoh masyarakat, para ulama dan ustadz.
“Jenis penyakit ini memang dilema bagi Pemko, namun kita berupaya meminimalisir atau antisipasi sumber penyakitnya melalui peran masing-masing tokoh. Termasuk KPA sendiri dengan melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada mereka,” ucapnya.
Kata Erman lagi, guna meminimalisir tidak semakin banyaknya menimbulkan korban, Pemko Bukittinggi akan menganggarkan dana Rp300 juta per tahun. Penggunaan anggaran tersebut, kata dia, dimulai pada 2022 mendatang.
“Sebelum ini Pemko Belum pernah menganggarkan dana untuk kebutuhan penanggulangan penyakit dimaksud. Kini, kita anggarkan guna antisipasi maupun pembinaan terhadap mereka. Alhamdulillah hal itu disetujui wakil rakyat kita,” kata Wako.
Selain perlunya diberikan pemahaman terhadap mereka yang berpotensi mengalami virus HIP dan Aids, tambah Erman, Pemko juga mengintruksikan penambahan mata pelajaran di sekolah.
“Penambahan mata pelajaran tersebut yakni bidang agama, sejarah Islam, ilmu tauhid termasuk pelajaran sejarah Minangkabau yang intinya adalah penguatan akidah sejak dini. Penerapan penambahan mata pelajaran dimulai sejak tingkat SD hingga perguruan tinggi,” tutup Erman. (aef)
Tinggalkan Balasan