Padang, Scientia – Calon Wakil Gubernur Sumbar, Genius Umar bahas politisasi birokrasi jelang pemilihan kepala daerah. Menurutnya, ini sudah zaman reformasi birokrasi dalam menciptakan tata pengelolaan pemerintahan yang bersih akuntabel dan kapabel.
Ia menilai, ketika calon kepala daerah tidak lagi konsisten pada tata kelola pemerintahan yang bersih, apalagi dia berasal dari partai politik, bisa terbuka peluang partainya melakukan intervensi terhadap jabatan-jabatan birokrasi.
“Padahal, dalam pemetaan dalam jabatan birokrasi itu dilakukan melalui by system atau dasar profesional ada jangka yang harus diikuti,” ujar Genius, Kamis (3/12) malam.
Genius menambahkan, apabila masih menggunakan intervensi politik, maka akan menyebabkan ASN (birokrat) tidak profesional. Apalagi, jika ASN naik jabatannya berkaitan dengan politik atau adanya intervensi dari tim sukses, ini sangat berbahaya dan ini sangat merusak birokrasi.
“Dalam konsep publik administrasi ada pemisahan antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi. Kalau kepala daerahnya berasal dari jabatan politik, intervensinya jangan terlalu jauh pada birokrasi,” kata Genius.
Sementara itu, Ketua DPW PKB, Febby Dt Bangso mengatakan kepala daerah memang sebuah jabatan politik, namun tidak serta merta orang partai politik bisa berada di dalam pemerintahan (birokrasi, red).
“Bukan elit politik yang buat komitmen terhadap OPD yang akan dilantik, namun sebaliknya,” kata Febby.
Febby menilai dalam suasana pilkada justru intervensi politik lebih dominan kepada birokrasi. Karena satu pihak ingin mengerogoti posisi birokrasi dan pihak yang satunya lagi ingin mendapatkan jabatan.
“Bila sudah begitu dampaknya tidak akan ada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” tutup Febby.(pzv)
Tinggalkan Balasan