Payakumbuh, Scientia – Komisi IV DPRD Sumbar meninjau proyek pemasangan turap Batang Agam, turap Batang Pulai dan Pembangunan Jembatan Sikali di Payakumbuh yang belum selesai target tahun anggaran APBD 2021, Kamis (07/04)
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas, kepada wartawan, mengatakan peninjauan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD.
Ia sesalkan proyek tersebut mangkrak dan cela prinsip Pemprov yang suka memberikan pengerjaan pembangunan kepada kontraktor tertentu yang menawarkan bisa menyelesaikannya dengan harga yang lebih murah.
“Pembangunan ini memiliki manfaat besar besar bagi masyarakat. Karena dana dirasa kurang, proyek ini mangkrak. Ulah mencari kontraktor murah. Padahal, pembangunan itu bicara teknik dan kualitas bangunan itu hal mutlak,” katanya.
“Saya melihat prinsip Pemprov selalu memenangkan pen-tender yang mengajukan harga terendah dalam pelelangan tender,” jelasnya.
Fraksi Demokrat yang juga mantan Ketua LPJK Sumbar itu meminta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) Setdaprov Sumbar tidak lagi berorientasi kepada memenangkan penawaran terendah. Banyaknya proyek mangkrak tahun 2021 agar dijadikan bahan evaluasi untuk ke depannya.
“Jangan ibarat emak-emak belanja bahan dapur sore ke pasar, pasti semuannya mau murah-murah. Ingat pekerjaan infrastruktur itu adalah konstruksi, tidak mengenal istilah tabali lado pagi,” ujarnya.
Untuk proyek yang mangkrak tersebut, ia meminta untuk dikerjakan lagi, masih ada waktu 50 hari untuk menyelesaikannya. Pemenang tender harus dikenakan denda maksimun karena tidak ada alasan anggaran kurang kalau sudah tekan kontrak.
“Tidak rahasia lagi di dunia kontraktor dan masyarakat pemerhati infrastruktur Sumbar, bahwa tahun 2021 adalah catatan kelam pengerjaan proyek didanai APBD Sumbar, ” terang HM Nurnas. (pzv)
Tinggalkan Balasan