Padang, Scientia – Pemerintah siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun lebih dalam APBN 2021 untuk melanjutkan program perlindungan sosial masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu,ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menugaskan para senator untuk ikut melakukan pengawasan terhadap realisasi program tersebut, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos) di dapilnya masing-masing.
Menurut LaNyalla, peristiwa penyelewengan dana bansos menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, anggota DPD RI diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. DPD RI harus berada di tengah-tengah rakyat di daerah, sehingga bisa menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah.
“Pengawasan penyaluran bansos ini sangat diperlukan, apalagi saat ini bansos Covid-19 yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, mulai Januari 2021 akan diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat,” ujar LaNyalla, Rabu (30/12).
Ia juga meminta anggotanya untuk membantu pemerintah daerah apabila pemerintah pusat memerlukan perbaikan data penerima bansos. Sebab bantuan tunai akan langsung disalurkan ke akun atau rekening pemerima manfaat.
“Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan pentingnya proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system. Pemda harus betul-betul memiliki data akurat, dengan demikian bansos bisa tepat sasaran,” sebut LaNyalla.
Bansos tunai akan disalurkan melalui PT Pos, Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan BTN. LaNyalla meminta agar sosialisasi terus dilakukan, mengingat tidak semua warga melek terhadap proses digitalisasi dalam penyaluran bansos.
“Kemudian untuk penyaluran melalui kantor pos, Satgas Covid-19 harus ikut terlibat agar protokol kesehatan tidak diabaikan saat proses penyaluran bansos tunai,” tambah mantan Ketum KADIN Jawa Timur itu.(pzv/rls)
Tinggalkan Balasan