Jakarta, Scientia – Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal ini bertujuan agar program prioritas di daerah dapat terus berjalan.
Berkaitan dengan kebijakan baru terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bidang pendidikan tahun 2022, rencananya pemerintah akan berfokus pada empat hal berikut:
1. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan yang akan ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan.
2. Pemberian nilai satuan BOP dan BOS tidak lagi seragam.
3. Penggunaan BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan sekolah
4. Tunjangan guru tahun 2022 untuk mempertimbangkan guru PPPK yang diterima tahun 2021
Terkait poin pertama, yakni penyaluran dana BOS dan BOP akan dilakukan seperti tahun 2020, dana BOS langsung disalurkan ke rekening satuan pendidikan sehingga dapat mengurangi keterlambatan rata-rata sebesar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan penyaluran pada tahun 2019.
“Ini adalah suatu pencapaian luar biasa, sangat membantu kepala sekolah dan juga orang tua di daerah yang biasanya harus menalangi dulu dana ini untuk murid-muridnya,” ujar Kemdikbudristek, Nadiem Makarim dilansir dari laman anggunpaud saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kebijakan DAK nonfisik kedua, yakni pemberian nilai satuan BOP dan BOS tidak lagi seragam, namun bersifat majemuk sesuai kebutuhan daerah. Penetapan nilai ini dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) di setiap wilayah kabupaten/kota.
Tahun 2021, besaran nilai satuan BOP yang diberikan kepada setiap peserta didik selama satu tahun adalah sama di seluruh kabupaten/kota, yaitu untuk jenjang PAUD sebesar Rp 600.000, Paket A sebesar Rp 1.300.000, Paket B sebesar Rp 1.500.000, dan Paket C sebesar Rp 1.800.000.
Berbeda di tahun 2022 yang mengalami perubahan, BOP yang diberikan untuk setiap peserta didik selama setahun bersifat majemuk.
Untuk jenjang PAUD akan diberikan sebesar Rp 600.000 sampai Rp 1.200.000, Paket A akan diberikan mulai dari Rp 1.300.000 hingga Rp 2.600.000, Paket B mulai dari Rp 1.500.000 sampai Rp 3.000.000 dan Paket C sebesar Rp 1.800.000 hingga Rp 3.600.000.
Kebijakan DAK nonfisik yang ketiga yaitu penggunaan BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan kini lebih fleksibel penggunaannya sesuai kebutuhan sekolah. Misalnya untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dan untuk mendukung Asesmen Nasional (AN).
“Kebijakan ini adalah terobosan yang sangat membantu kepala sekolah di daerah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang,” jelas Menteri Nadiem. (red/bos)
Tinggalkan Balasan