Padang, Scientia – Perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Padang datangi Kantor DPRD Sumbar. Mereka beraudiensi terkait temuan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kepatuhan atas penanganan pandemi covid-19 Tahun 2020 di Sumatera Barat. Jum’at (5/3)
Dari LHP BPK RI tersebut, ditemukan adanya indikasi pemahalan harga pengadaan hand sanitizer. Kemudian indikasi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Juru bicara GMNI, Pandu Putra Utama Mengatakan, terdapat kemahalan harga Handsanitizer yang semestinya seharga Rp.9000 menjadi Rp.35.000. hal ini menyebabkan kerugian pada daerah sekitar Rp.4,9 Miyar. Kemudian, dana Covid-19 juga belum bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya lihat bendahara dan kalaksa BPBD melakukan pelanggaran terhadap instruksi gubernur. Mereka melakukan pembayaran secara tunai kepada penyedia barang,” ujar Pandu.
Menurutnya, merujuk kepada temuan yang disampaikan BPK RI, dapat disimpulkan adanya indikasi kuat telah terjadinya penyelewengan dana Covid-19 Tahun 2020. Penyelewengan dana covid ini merupakan sebuah praktik kejahatan kemanusiaan.
“Saat ini masyrakat Indonesia, khususnya Sumbar kewalahan menghadapi bencana non alam Covid-19. Sekarang malah ditemukan oknum pejabat yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan pribadi,” katanya.
Selanjutnya pandu juga mengatakan, pihaknya mendukung DPRD Sumbar beserta pansus LHP Kepatuhan Penanganan Covi-19 mengungkap dugaan penyelewengan dana tersebut.
“Kami Dewan Pimpinan Cabang (DPC ) GMNI akan siap mengawal pengungkapan dugaan penyelewengan dana covid tahun 2020 di Sumbar,” tegas Pandu .
Sementara, Kedatangan perwkilan GMNI Padang disambut oleh Kabag Humas DPRD Sumbar, Laswardi Herman yang mewakili Ketua DPRD saat itu.
“Pernyatan ini akan saya sampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar,” ujar Laswardi. (Sci)
Tinggalkan Balasan