Pariwisata Dorong Peningkatan Ekonomi Sumbar

Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendorong Kabupaten dan Kota untuk menghadirkan objek wisata unggulan sebagai peningkatan ekonomi melalui UMKM. Hal ini dinilai cara paling cepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjadikan pariwisat bertaraf internasional.

“Karena memang sektor pariwisata salah satu penyumbang terbesar perekonomian di Sumbar,” ujar Mahyeldi pada acara Focus Group Discussion Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan Komite III DPD RI di Hotel Mercure Padang. Senin, (22/3)

Selama kepemimpinannya di Kota Padang, kata Mahyeldi, tahun 2019 kunjungan wisata meningkat lebih 600 persen. Tentunya didukung dengan infrastruktur jalan yang mendukung untuk kemudahan akses dan kunjungan.

“Kami mengajak untuk Bupati dan Walikota untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dia berharap, melalui sektor pariwisata dapat membangkitkan eknomi masyarakat. Kemudian mengurangi angka pengangguran yang terjadi akibat PHK yang terjadi saat ini.

Pada Kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, tingkat pengangguran per-Agustus 2020 mencapai 7,42 persen di masa Covid-19. Tidak hanya itu, wabah ini juga berdampak kepada sektor pariwisata di dunia.

“Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia, jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44 persen selama pandemi. Sementara,  di Indonesia, diperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hanya berkisar empat juta orang,” kata Sylviana.

Menurutnya, selama beberapa tahun sebelumnya, hingga tahun 2019, Pariwisata salah satu sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian domestik dan serapan tenaga kerja. Pariwisata merupakan komitmen yang paling berkelanjutan dan jelajah ke level bawah masyarakat.

“Menurut data Kemenparekraf, tahun 2019 serapan tenaga kerja di sektor pariwisata 13 Juta orang dan menyumbang 10,28 persen untuk jumlah pekerja nasional. Jumlah ini meningat 3,17 persen di banding tahun sebelumnya,” katanya.

Dia berharap, pertemuan ini bisa didapatkan banyak data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundangan – undangan di tingkat daerah dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan.

Sementara, hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, dan rombongan Komite III DPD RI, Muslim M Yatim perwakilan dari Sumbar. Kemudian, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, APPI, PHRI, GIPI provinsi Sumbar. (*)