Padang, Scientia – Pembangunan di Sumatera Barat semestinya harus mempertimbangkan dan memprioritaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hilangnya hutan dan berkurangnya keanekaragaman hayati disebabkan dampak pembangunan. Bahkan, produksi sampah hanya terkelola 58 persen, sisanya masuk ke sungai dan laut.
“Banyak program yang bisa dilakukan, program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, tidak hanya menanam tapi juga program pendukung lainnya. Seperti, ekonomi insklusif, investor dari orang dalam negeri sendiri, jangan serahkan tanah pada investor luar, harus bagi hasil,” kata Tim ahli KLHS, Ardini Arbain saat rapat KLHS RPJMD Sumbar 2021-2026, di Aula Kantor Gubernur Sumbar. Senin, (22/3)
Menurutnya, Fluktuasi debit sungai dan penurunan kualitas air, peningkatan alih fungsi lahan, berkurangnya tutupan hutan dan rendahnya kualitas pengolahan sampah sangat perlu dibahas.
Di tempat yang sama, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, dalam penyusunan RPJMD harus berpedoman kepada rekomendasi KLHS. Jika pembangunan tidak memperhatikan aspek lingkungan, akan menimbulkan berbagai permasalahan dan berpengaruh buruk terhadap hasil pembangunan yang efekti dan efisien
“Kajian lingkungan harus jadi perhatian. Jika lingkungan diabaikan, bukan hasil pembangunan yang akan kita dapat melainkan permasalahan,” ujar Mahyeldi.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Sumbar, Siti Aisyah mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberi masukan dan pedoman pembangunan dalam RPJMD Sumbar. Agar sesuai dengan isu-isu serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Hansastri, menyebut, akan menampung rekomendasi dari tim KLHS.
“Hasil kajian ini akan kami integrasikan ke dalam RPJMD, sebab KLHS memang masuk dalam pedoman penyusunan RPJMD,” ujar Hansastri.
Hadir pada kegiatan, tim ahli penyusunan RPJMD Sumbar, tim ahli KLHS dan Pakar, tim Pokja penyusunan KLHS dan kepala OPD serta Asisten II Pemprov Sumbar, Benny Warlis. (*)
Tinggalkan Balasan