Rencana Sumbar Tindaklanjuti Kunjungan Wapres dan Menteri

Padang, Scientia – Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta OPD terkait segera menindaklanjuti hasil kunjungan Wakil Presiden RI dan sejumlah menteri ke Sumbar, beberapa waktu lalu.

Kunjungan Wakil Presiden bersama Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Bappenas dan Menteri Pertanian serta Menteri Kesehatan tersebut membuah beberapa masukan bagi Pemrov Sumbar untuk segera direalisasikan.

Menteri BPN/Bappenas dalam kunjungan tersebut menekankan rencana pembangunan fly over Panorama Sitinjau Lauik yang ditargetkan mulai dibangun tahun 2022 dan selesai pada 2024.

“Dan tidak lanjut dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar untuk segera menyiapkan Surat Gubernur ke Menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN. Mudah-mudahan, insyaAllah dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over Sitinjau Lauik bisa di selesaikan,” pinta Mahyeldi saat memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan bupati/wali kota Se Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Sabtu (17/4).

Ia mengingatkan agar di tahun 2021 ini tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung bisa diselesaikan. Dengan demikian pembangunan dapat sesuai rencana mulai tahun 2022 sampai 2024. Sedangkan sumber pendanaan konstruksi akan diupayakan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Gubernur menyebutkan, aspek keselamatan dari ruas jalan Sitinjau Lauik harus menjadi perhatian. Apa lagi ruas ini sangat mempengaruhi arus kelancaran maupun keselamatan penumpang maupun logistik.

“Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak 7 kendaraan dan di setiap kejadian langsung kita kirim ke Kementerian BPN/Bappenas,” ungkapnya.

Mahyeldi juga membahas Stadion Sikabu di Padang Pariaman yang telah mulai dibangun sejak 2015 silam. Pusat olahraga yang rencananya akan menjadi salah satu venue yang dipersiapkan untuk helatan Piala Dunia tersebut masih membutuhkan suntikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun dari APBD Sumbar. Hanya saja, lanjut Mahyeldi, keterbatasan yang terjadi saat ini kemungkinan akan membuat pengalihan sumber anggaran dari APBD ke SBSN.

“Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembangunan ini melalui konsep SBSN. Sehingga nanti konsekuensinya adalah pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011. Pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat. Tentu perlu langkah-langkah ke depannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar,” ujar Mahyeldi.

Selain itu Mahyeldi bersama menteri juga tekah meninjau Danau Maninjau. Danau yang kini menjadi salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 itu perlu segera diselamatkan dan dipulihkan kondisinya.

“Alhamdulliah kawasan ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional sebagai danau terindah di dunia. Dengan dasar ini maka kita mendorong kepastian regulasi mengenai leading sektor danau, termasuk menjadi tugas yang jelas kepada semua kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah mengenai tata ruang dan zonasinya. Dengan ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Sumbar bersama Kabupaten Agam agar dapat mempercepat penyusunan tata ruang serta pengendalian ruang di kawasan danau,” harap Mahyeldi.

Tidak hanya itu, beberapa kunjungan lainnya seperti kunjungan Menteri Bappenas juga membahas pembangunan monumen bela negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu bentuk penghargaan dalam memperingati Hari Bela Negara yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember, Sumatera Barat terpilih menjadi tempat berdirinya monumen bela negara PDRI ini.

“Untuk itu guna percepatan pembangunan monumen PDRI tersebut, kita meminta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar agar segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait,” pinta Mahyeldi. (CLo)