Tag: Pilkada Sumbar
-

Estimasi Biaya Pengawasan PSU DPD RI, Bawaslu Sumbar: Rp20-30 Miliar
Padang, Scientia.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkirakan anggaran pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekitar Rp20 hingga 30 miliar. Perkiraan anggaran tersebut direncanakan akan digunakan untuk seluruh proses pengawasan maupun pembentukan tenaga ad-hoc. Ketua Bawaslu Sumbar, Alni mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan kebutuhan…
-

Belum Ada Surat Perintah, KPU Sumbar Belum Bisa Jadwalkan PSU DPD RI
Padang, Scientia.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) belum bisa memastikan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KPU Sumbar menggelar PSU DPD RI lima hari yang lalu. Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen beralasan, saat ini pihaknya belum mendapat surat perintah dari KPU…
-

MK Perintahkan PSU DPD RI Sumbar, Emma Yohanna Ngaku Dirugikan Tapi Pasrah
Padang, Scientia.id – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih, Emma Yohanna, merasa dirugikan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat (Sumbar). Meski demikian, Emma Yohanna tetap menghormati proses hukum yang ditempuh Irman Gusman melalui Mahkamah Konstitusi. “Mau bagaimana lagi. Itulah hukum di negeri kita. Kita…
-

Pertanyakan PSU DPD RI Sumbar, Jel Fathullah: Rugikan Saya dan Masyarakat
Padang, Scientia.id – Salah satu peraih suara terbanyak dan dinyatakan terpilih dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jelita Donal atau Ustaz Jel Fathullah sayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hasil pemilihan DPD Sumbar. Dia menilai keputusan MK perlu dipertanyakan, sebab dirinya sebagai pemenang tidak diberitahu dan dipanggil tentang pembatalan…
-

Pemungutan Suara Ulang DPD RI, KPU Sumbar Tunggu Arahan
Padang, Scientia.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) belum dapat menetapkan jadwal dan teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumbar berdasarkan putusan MK nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024. Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI tentang jadwal dan teknis penyelenggaraan PSU DPD RI di Sumbar.…
-

MK Perintahkan Pemungutan Suara DPD RI di Sumbar Diulang
Padang, Scientia.id – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia perintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPD RI provinsi. MK memberikan tenggat waktu paling lambat 45 hari pemungutan ulang dilaksanakan sejak dibacakannya hasil putusan pada hari ini, Senin, (10/06/2024). KPU Sumbar dinilai telah mengabaikan hak-hak konstitusional dari pemohon…
-

Mahkamah Konstitusi Putuskan PKB Raih Tiga Kursi di DPRD Sumbar
Padang, Scientia.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menang dalam gugatan sengketa pemilu 2024 di Sumatera Barat (Sumbar). Dengan demikian, PKB tetap mendapat tiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Sengketa terjadi antara Syamsul Bahri dari PDI Perjuangan dengan Donizar dari PKB berasal dari daerah pemilihan (dapil) 4 Sumbar yaitu…
-
Halusinasi Gubernur Oposisi Sumbar
Oleh : Indra J Piliang, Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara Salah satu tugas pokok dan fungsi Gubernur adalah wakil pemerintahan pusat yang ada di daerah. Seorang gubernur tidak saja menjalankan tugas-tugas desentralisasi, tetapi juga tugas dekosentrasi dan tugas perbantuan. Ibarat roti panggang, seorang gubernur “dibakar” oleh dua arus aspirasi, atas dan bawah. Tentu roti…
-

Bawaslu Sumbar Monitoring Persiapan Pilkada ke Daerah
Padang, Scientia – Bawaslu Sumbar akan monitoring ke berbagai daerah dipimpin langsung ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen jajarannya 06-10 Desember. Pihaknya akan memonitor masalah logistik, kepatuhan dalam masa tenang, penertiban alat peraga kampanye (APK), pemungutan dan penghitungan suara. Divisi Pengawasan Bawaslu, Vifner mengatakan pihaknya hanya memastikan agar pelanggaran bisa diminimalisir, bahkan tidak ada sama sekali.…