Tata Niaga Ternak Sapi Kurang Menguntungkan Masyarakat

Padang, Scientia – Pengamat Peternakan Universitas Andalas, Riza Andesca Putra mengatakan, tata niaga ternak di Sumatera Barat masih perlu dibenahi dan dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Sebab, selama ini aktivitas jual beli cenderung tidak menguntungkan bagi masyarakat. Akibatnya, masyarakat pemilik ternak selalu berada pada garis ketidakmampuan atau ketidakberdayaan.

“Misalnya, warga membeli ternak satu ekor dengan harga Delapan Juta rupiah dan dipelihara selama Dua tahun. Ketika Dijual, kemungkinan besar hanya dapat keuntungan Empat Juta rupiah saja. Itu kan tidak sebanding dengan biaya produksi,” ujar Andes kepada Scientia.id di Padang. Jumat (26/3)

Setidaknya, kata Andes, kondisi itu disebabkan beberapa hal, yaitu keterbatasan akses terhadap pasar. Peternak sapi menjual ternaknya kepada toke, karena tidak memiliki kendaraan pembawa ternak. Sehingga, mereka lebih banyak menjual melalui pedagang atau yang sering disebut Tauke ternak. Selain itu, Peternak tidak menguasai cara berjualan ternak di pasar, seperti marosok dalam saruang.

“Keterbatasan akses berjualan ini lebih menguntungkan Tauke. Tauke ternak membeli dengan harga 12  atau 13 Juta rupiah kepada peternak, tapi setelah itu dapat menjual 14 sampai 16 Juta ke pembeli lain. Memang untungnya hanya Dua jutaan, tapi waktunya cuma Tiga hari atau Satu Minggu paling lama. Berbeda dengan peternak yang memelihara selama Dua tahun,” sebut Andes.

Agar lebih berdampak kepada masyarakat, menurut Andes pemerintah daerah dapat melakukan tindakan melalui pemerintah nagari. Upaya itu seperti pembelian kendaraan pembawa ternak melalui Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) untuk sarana transportasi membawa tenak ke pasar. Kemudian, perlu juga dilatih Satu atau Dua orang agar bisa melakukan negosiasi aktivitas jual beli marosok dalam saruang. 

“jadi, mobil pembawa ternak disewa oleh peternak dan orang yang menjual dibayar jasanya. saya pikir itu lebih menguntungkan bagi masyarakat kita yang memiliki ternak sapi dan kerbau,’ kata Andes.

Dia juga menyampaikan, potensi peternakan di Sumbar sangatlah besar. Kondisi itu didukung oleh ketersediaan lahan, pasar, dan pakan yang memadai. Pemerintah sudah menyatakan Sumbar sebagai daerah aman untuk melakukan pengembangan ketahanan pangan, terutama bidang peternakan. Disamping itu, kebijakan yang di keluarkan dalam bentuk program pun sudah memadai. Hanya saja, diperlukan komitmen antara pemangku kebijakan dan masyarakat penerima program.

“Penguatan kelembagaan juga harus menjadi prioritas, begitu juga dengan tenaga pendamping maupun penyuluh,” tutup Andes.(Rud)